Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Surat terbuka kepada Royal Dutch Shell

 

Shell Nederland

CEO

Tuan P. Vossen
Carel van Bylandtlaan 30
2596 HR DEN HAAG

 

Dengan hormat,

 

Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pembuangan mengajukan hal ini yang berisi seperti yang berikut.

Bulan July tahun 2011 Royal Dutch Shell, yang disebut dibawah ini Shell, memperoleh saham dari 30 % dalam proyek eksploitasi gas di Masela. Shell membeli saham dari 30 % daripada perusahaan Jepang yang  bernama INPEX corporation, yang membeli 90 % hak dalam proyek eksploitasi gas di Masela dari pemerintah Indonesia. PT energi mega persada memperoleh 10 % hak-hak untuk ekploitasi gas.

Oleh karena daerah – Masela – di mana gas dieksploitasikan berada dalam wilayah Republik Maluku Selatan, saya atas nama pemerintah RMS dalam pembuangan mengajukan yang berikutnya atas perhatian Bapak.

 Republik Maluku Selatan (RMS) diadakan dengan sah dan melanjutkan adanya menurut hukum internasional

1.         Untuk menempatkan sambungan tulisan ini maka penting menerangkan terjadinya dan keberadaannya RMS. RMS diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 sebagai negara merdeka. Sesudah proklamasi RMS, Republik Indonesia menganeksasikan Republik Maluku Selatan dengan kekerasaan militer, walaupun berlawan dengan hukum internasional. Sejak itu Republik Indonesia menjajah wilayah Republik Maluku Selatan. Bangsa Maluku Selatan sampai sekarang ini ditekan oleh penjajah Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang hebat terjadi sehari-hari. Saat ini kira-kira 90 pengikut RMS hidup didalam penjara. Mereka dijatuhkan hukuman penjara berlangsung lama hanya oleh karena menunjukkan bendera nasional RMS. Selanjutnya yang ditawan menjadi korban oleh karena penganiyayaan pasukan anti-teror “Densus 88”.

Supaya mendapat keterangan lebih lanjut mengenai perlakuan yang tak berperikemanusiaan yang dialami pejuang RMS ini, harus membaca isi laporan Amnesty International dan Human Right Watch.

2.         Sesudah perjuangan yang lama awal tahun 70-an penjajah Indonesia berhasil mengurangi perlawanan militer dari tentara gerilya RMS yang sedikit. Sebelum kejadian ini presiden Republik Maluku Selatan yang kedua, sehabis proses semu tanggal 12 April 1966, Mr. Dr. Christiaan Soumokil dieksekusi oleh regu penembak.

Sejak bulan juni 1966 Pemerintah RMS dalam pembuangan diadakan. Presiden RMS pertama dalam pembuangan adalah Ir. J.A. Manusama.

3.         Republik Maluku Selatan diadakan dengan sah pada tanggal 25 April 1950. RMS berfungsi sebagai kesatuan kenegaraan. Kenyataan, bahwa Republik Indonesia menganeksasikan daerah RMS, tidak memecahkan kelangsungan keberadaan Republik Maluku Selatan. Aneksasi ini ada berlawanan dengan pasal 2 ayat 4 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan oleh karena itu sampai sekarang bersifat melanggar hukum. Kenyataan, bahwa pemerintah RMS berada dalam pembuangan dan oleh sebab itu tidak dapat menjalankan kekuasaan terhadap negara dan bangsa Maluku Selatan, tidak ada bedanya untuk posisi RMS dalam hukum internasional.

Kelangsungan keberadaan RMS pun tidak dipecahkan oleh karena RMS tidak diakui. Pengakuan oleh negara yang lain tidak menjadi syarat berdasarkan hukum internasional, untuk adanya dan kelangsungan keberadaan Negara, seperti Republik Maluku Selatan. Maka itu pemerintah RMS dalam pembuangan mempunyai hak untuk mewakili RMS.

4.         Sebagai penjelasan pendirian Pemerintah RMS dalam pembuangan Bapak dapat membaca isi kedua Legal opinions. Ini mengenai pendirian eksper dr. E. de Brabandere “ het voortbestaan van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) naar internationaal recht“. Pun pelajaran dr. Noelle Higgins: “Opinion on the Status of the RMS”. Dalam kedua nota digambar panjang lebar, bahwa  sesuai dengan penerapan aturan dalam hukum internasional, RMS sebagai Negara masih berada. Kedua “legal opnions” terdapat di lampiran (lampiran 1 dan 2).
 

Kesimpulan

5.         Republik Maluku Selatan masih berada sebagai Negara pada tahun 2012 menurut hukum internasional, walaupun dianeksasikan oleh Republik Indonesia. Meskipun daerah RMS dengan kekerasan termasuk kekuasaan Republik Indonesia, aneksasi ini pun tidak sah. Menurut undang-undang, RMS masih berada menurut hukum internasional. RMS, menurut peraturan hukum, didalam dan diluarnya, diwakili oleh Pemerintah dalam pembuangan, yang sekarang berdomisili di negeri Belanda.

Republik Maluku Selatan menjadi pemilik sumber alamiah, yang ada dalam wilayah Republik Maluku Selatan.

6.         Oleh karena aneksasi wilayah RMS berlawanan dengan hukum internasional, terutama pasal 2 syarat 4 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sumber alamiah ini yang terdapat di Maluku Selatan termasuk RMS dan bukan Republik Indonesia. Memiliki dan menjual sumber alamiah dari Maluku Selatan dilaksanakan oleh Republik Indonesia adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perjanjian yang dibuat INPEX Corporation dengan Republik Indonesia tidak sah. Indonesia bukan pemilik daerah eksploitasi gas di  Masela dan juga tidak ada hak menjual sumber alamiah ini kepada pihak yang lain. Oleh karena sekarang ternyata tidak dapat dipandang sebagai pemilik yang sah dari sahamnya dari 90 % dalam proyek eksploitasi gas di Masela maka Shell pun tidak dapat memperoleh sahamnya dari 30 % dalam proyek eksploitasi gas di Masela. Maka itu baik INPEX Corporation maupun Shell tidak dapat dipandang sebagai pemilik yang sah dari sahamnya dalam proyek eksploitasi gas di Masela ini.
 

Kesimpulan

7.         Karena Indonesia menurut hukum internasional sebenarnya tidak mempunyai hak di daerah Maluku Selatan, Negara itu pun tidak dapat menjual sumber alamiah, yang termasuk wilayah Maluku Selatan kepada siapa pun. Indonesia, INPEX dan Shell yang mengeksploitasikan sumber alamiah yang miliknya Republik Maluku, bertindak berlawanan dengan peraturan hukum internasional. Semua perjanjian, yang dibuat berhubungan dengan eksploitasi gas, tidak diadakan dengan sah. Ini berarti, bahwa selain dari Indonesia dan INPEX Corporation, Shell pula bertanggung jawab atas segala kerugian yang akan dialami oleh nusa dan bangsa Republik Maluku Selatan, berakibat perbuatan yang tidak sah dari pihak-pihak yang tersebut.

Pendirian Pemerintah dalam pembuangan terhadap tuntutan hak dari saham 10 % dalam proyek eksploitasi gas di Masela menurut undang-undang Indonesia

8.         Menurut undang-undang penjajah Indonesia (PP. No 34 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi) Maluku Selatan memperoleh saham 10 % proyek  eksploitasi gas di Masela. Memperoleh saham 10 % ini mempunyai syarat,  bahwa sejumlah 14,5 triliun Rupiah, kira-kira 1,5 milyar US dolar,  harus disetor sebagai sumbangan dalam biaya pendayagunaan daerah eksploitasi gas. “Tawaran” Republik Indonesia yang tersebut tidak dapat diterima oleh RMS. Indonesia tidak menawarkan apapun mengenai daerah Maluku Selatan. Maluku Selatan tidak usah beli apapun dari pihak - Republik Indonesia – yang juga curi sumber alamiah ini dari Maluku Selatan.

9.         Lagipula daerah Maluku Selatan menjadi daerah termiskin yang kedua di Republik Indonesia. Daerah, di mana eksploitasi gas di Masela terletak, dipandang sebagai daerah yang paling miskin di Maluku Selatan. Tidak masuk akal, kalau Maluku Selatan, negara yang dirampok habis berpuluhan tahun oleh Republik Indonesia dan oleh karena itu disebut daerah termiskin yang kedua, harus membayar sejumlah 14,5 trilliun Rupiah, supaya bisa mendapat hasil kekayaan alamiah sendiri.

10.       Apalagi yang aneh, bahwa Menteri Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia, Jero Wacik, sampai sekarang ini kecuali kepada Shell tidak memberi izin kepada “badan pengurus” Maluku Selatan untuk memperoleh saham 10 % proyek eksploitasi gas ini.
 

Kesimpulan

11.       Undang-undang Indonesia dalam mana Maluku Selatan dapat membeli kembali 10 %  dari miliknya sendiri dengan membayar sejumlah 14,5 trilliun ternyata tidak sah dan  tidak berlaku pada daerah Republik Maluku Selatan. Undang-undang Indonesia ini berlawanan dengan undang-undang dasar Republik Maluku Selatan dan hukum internasional. Maluku Selatan mempunyai hak 100 % dari segala kekayaan alamiah, yang juga termasuk daerah eksploitasi gas Masela. Mengizinkan saham  10 %  dengan pembayaran sebesar 14,5 trilliun Rupiah sama sekali tidak mempunyai dasar.
 

Posisi Shell dalam masalah ini

12.       Pemerintah RMS dalam pembuangan yakin, bahwa Shell memaklumi dengan baik apa yang dijelaskan disebelumnya. Bapak harus menyadari sebagai Shell, bahwa partisipasi dalam pendayagunaan di daerah eksploitasi gas di Masela tidak sah. Kemudian nusa dan bangsa Maluku Selatan tidak akan memperoleh hasil yang hebat dari daerah eksploitasi gas. Shell harus bersadar, bahwa daerah Maluku Selatan sehabis 60 tahun dijajah oleh Indonesia masih menjadi daerah termiskin yang kedua dari Republik Indonesia. Berpuluhan tahun Maluku Selatan dirampok habis. Bukan mengejutkan, bahwa sebesar bahagian bangsa Maluku Selatan harus hidup jauh dibawah batas kemiskinan.

13.       Berpartisipasi dalam pendayagunaan gas di Masela bukan saja dicelakan secara yuridis, melainkan juga berlawanan dengan dasar kebijakan Shell.

Menurut dasar kebijakannya Shell menyatakan, bahwa dimana beraktif undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia harus dihargai.Sedangkan di Maluku Selatan, seperti dijelaskan disebelumnya, itu sama sekali tidak ada.

14.       Shell menghargai tinggi, bahwa dimana beroperasi, kesejahteraan umum masyarakat setempat harus memanfaatkan. Nyata sekali, bahwa nusa dan bangsa Maluku Selatan, terutama bangsa daerah dimana gas dieksploitasikan, tidak memperoleh hasil sama sekali dengan pendayagunaan daerah eksploitasi gas. Menurut kunci pembagian pendayagunaan yang sekarang ini INPEX, SHELL dan Republik Indonesia membagi hasilnya antara satu dengan yang lain. Maka bangsa Maluku Selatan sekali lagi tinggal dengan tangan kosong.

15.       Pemerintah RMS dalam pembuangan menyatakan, bahwa sampai sekarang ini tidak ada penelitian yang mendasar secara apapun yang menunjukkan akibat pendayagunaan daerah  eksploitasi gas pada lingkungannya. Pemerintah dalam pembuangan tidak bisa membayangkan, bahwa Shell demi kepentingan kesejahteraan dan kesehatan bangsa Maluku Selatan, sebelum daerah eksploitasi gas dipendayagunakan, Shell tidak  menuntut penjelasan mengenai efek lingkungan pendayagunaannya.

16.        Aspek yang sangat penting ya itu keamanan dan risiko bahwa hak asasi manusia di Maluku Selatan akan dilanggar lebih hebat daripada masalah pendayagunaan proyek eksploitasi gas di Masela. Dalam hubungan ini kami menyatakan yang berikut. Menteri Energi dan sumber daya mineral yang bertanggung jawab – Jero Wacik – merundingkan pada tanggal 8 Februari 2012 dengan jenderal Pramono Edhie Wibono komandan angkatan darat tentara Indonesia. Yang penting dalam perundingan ini ya itu mempertahankan keamanan dalam daerah Maluku Selatan dimana gas dieksploitasikan. Ini berarti, bahwa tentara Indonesia memangkalkan pasukannya di Maluku Selatan dan terutama di daerah gas dieksploitasikan. Menurut pengalaman sudah jelas, bahwa tentara memperoleh hasil pendayagunaan daerah eksploitasi gas, oleh karena seolah-olah menjamin pendayagunaan yang aman kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Maka itu sudah nyata bahwa, protes secara apapun dari bangsa Maluku Selatan melawan eksploitasi gas akan ditekan dengan kekerasan. Lihatlah kepada Papua Barat. Oleh karena pendayagunaan tambangan nikel Freeport di Papua Barat dan peranan tentara penindasan bangsa Papua Barat ditingkatkan amat hebat. Sama saja dengan di Maluku Selatan. Republik Indonesia dan tentaranya akan harus menyelamatkan kepentingan ekonomi di Maluku Selatan.
 

Pendirian Republik Maluku Selatan

17.       Pasti ternyata, bahwa pemerintah RMS dalam pembuangan berpandangan bahwa pendayagunaan setiap sumber alamiah, yang kepunyaan Maluku Selatan, dilaksanakan oleh Republik Indonesia menjadi tidak sah. Perjanjian yang diakibatkan saham 30 % kepada Shell melalui INPEX menunjukkan bahwa proyek eksploitasi gas di Masela tidak mempunyai dasar yuridis yang sah.

18.       Permerintah dalam pembuangan memikirkan sekarang ini untuk melaksanakan tindakan yang yuridis, sehingga pendayagunaan daerah eksploitasi gas di Masela dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dapat dilarangkan.

Pemerintah dalam pembuangan menyatakan, bahwa nusa dan bangsa Maluku Selatan terlihat keadaan sekarang ini tidak mendapat hasil secara apapun dari pendayagunaan daerah eksploitasi gas di Masela. Pemerintah dalam pembuangan percaya, bahwa Shell tidak berpartisipasi dalam proyek ekploitasi gas Masela, kalau kepentingan bangsa Maluku Selatan dengannya tidak dihargai. Terlihat nilai dan norma, seperti terdapat di nota dasar kebijakan dari Shell, Shell tidak boleh menerima, bahwa bangsa Maluku Selatan sama sekali tidak memperoleh hasil pendayagunaan sumber alamiahnya.Yang tersebut disebelumnya perlu sekali karena yang pentingdisini adalah kekayaan yang dimiliki oleh nusa dan bangsa Maluku Selatan dan bukan Republik Indonesia. Kami berpendapat bahwa Bapak pun berpendapat bahwa saham hanya dari 10 % dengan membayar sejumlah 14,5 trilliun bukan saja secara yuridis tidak benar, melainkan juga berlawanan dengan nilai dan norma dirumuskan oleh Shell tersendiri, yang harus dianggap terhadap bangsa Maluku Selatan.

19.       Pemerintah dalam pembuangan menyerukan Shell memikirkan akibat pendayagunaan terhadap lingkungan dan kesehatan bangsa Maluku Selatan. Penelitian lingkungan yang mendasar sampai sekarang ini belum ada. Lagipula, pendayagunaan daerah eksploitasi gas di Masela, tanpa memperoleh hasil terhadap bangsa Maluku Selatan, akan mengakibatkan perlawanan dari bangsa Maluku Selatan. Republik Indonesia pasti berdukungan tentaranya akan menekankan perlawanan ini dengan kekarasan. Hak asasi manusia yang berdasar dari bangsa Maluku Selatan akan dilanggarkan lebih daripada kesudahannya. Kami tidak bisa membayangkan, bahwa Shell harus menerima akibat dramatis ini.

20.       Pemerintah dalam pembuangan memohonkan Shell dengan tegas menjaminkan, bahwa bangsa Maluku Selatan memperoleh hasil sepenuh-penuhnya dari proyek eksploitasi gas di Masela. Kami menekankan sekali lagi, bahwa bangsa Maluku Selatan lebih dari 60 tahun harus hidup dalam ketakutan dan kemiskinan yang besar. Proyek eksploitasi gas di Masela, yang diharapkan mengakibatkan pendayagunaan dalam masa puluhan tahun dengan keuntungan dolar milyar,sehingga bangsa Maluku Selatan pada akhirnya dapat hidup dalam kemakmuran dan kebebasan. Sudah 60 tahun lebih kekayaan di Maluku Selatan dirampok habis oleh Republik Indonesia dan dijual kepada perusahaan luar negeri. Bangsa Maluku Selatan tidak menerima lagi bahwa generasi di masa depan juga hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, sedangkan negara mempunyai kekayaan alamiah yang banyak.

21.       Pemerintah dalam pembuangan menyerukan bangsa di Maluku Selatan untuk melawan pendayagunaan dalam cara sekarang ini.

Kami percaya memberikan penerangan yang pantas dan jika perlu kami sedia menjelaskan lebih lanjut.

Menunggui jawaban, kami minta terima kasih atas perhatian.

 

Salam dan Hormat,

Presiden Pemerintah dalam Pembuangan
Republik Maluku Selatan

Mr. J.G.Wattilete.

-----------------

Catatan:

[1](a) Rapport Amnesty International Indonesia jailed for waiving a flag, 26 maart 2009.

   (b) Rapport Human Rights Watch. Prosecuting Political Aspirations, june 23, 2010.

Ditempatkan pada: 29-3-2012 13:33   Perubahan terakhir: 29-3-2012 13:38

Pokok-pokok yang hubungi (tag):   shell    masela    inpex    gas    maluku   

Delen |
Go to top