Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


KERAJAAN BELANDA melawan REPUBLIK MALUKU SELATAN

Pemerintah Belanda Adu Bangsa Maluku

 

 

Presiden RMS mr. John Wattilete (k) didampingi oleh pengacara RMS dr. mr. E. Tahitu dimuka hakim. Dibelakan meja yang lain kentara anak-anak bangsa yang hadir dan anggota-anggota kabinet RMS yang duduk dimuka, dkkk: menteri ny. T. Solisa, menteri tn. Ing. Ir. E. Rahantoknam, wakil-presiden dan menteri dalam negeri drs. W.V. Sopacua dan Kepala Fonds Perjuangan RMS tuan J. Sahetapy.

Naik banding oleh Pemerintah Belanda melawan Republik Maluku Selatan (RMS) terjadi pada tanggal 10 oktober di kota Den Haag, jam 13.30. Prosdurnya sebagai berikut: pertama-tama pengacara RMS diberikan kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya, Selanjutnya pengacara kerajaan Belanda diberikan kesempatan untuk memberikan reaksinya. Setalah itu istirahat 15 menit. Setelah itu kembali dan hakim majukan beberapa pertanyaan pendek dan langsung memberitahukan kapan hakim mengambil keputusan. Pembacaan pembelaan Pemerintah RMS oleh pengacara RMS, mr. Dr. Egbert Tahitu memakan 1 jam. Pembelaan pengacara kerajaan Belanda kurang lebih30 menit.

Untuk naik banding ini Hakim telah menyediakan ruangan yang terbesar. Sekitar 80 orang bisa mengambil tempat dalam ruangan ini. Anak-anak Maluku yang hadir mendengar pembelaan dr.. mr. Tahitu dengan cara begitu diam sehingga bisa dengar jarum jatuh.

PEMBELAAN RMS
Pengacara RMS mengemukakan sejarah kelahiran Republik Maluku Selatan. Dalam gambaran ini dijelaskan bahwa proklamasi RMS memenuhi dan sesuai Persetujuan-persetujuan yang telah diperpakat antara Kerajaan Belanda dan Perwakilan Republik Indonesia Serikat sedang menjadi (Konperensi Meja Bundar, Persetujuan Renville dan Linganjati). RMS memproklamirkan kemerdekaannya, setelah musyawarah raykyat (pada tanggal 24 april 1950). Selanjutnya RMS bentuk Dewan Perwakilan Rakyat RMS (DPR), menentukan lambangnya dan lagu kebangsaannya, membangunkan tentara RMS untuk menjaga dan melindung perbatasannya.

Opportunisme dalam Dewan Menteri Kerajaan Belanda
Ternyata dari laporan-laporan rapat (notulen) dewan menteri tersebut bahwa Pemerintah Belanda tidak membantu RMS dan tidak indahkan persetujuan-persetujuannya sendiri tagal ingat kepentingan dirinya sendiri. Dalam laporan-laporan (notulen) ini terdapat bahwa, sewaktu RMS baru memproklamirkan kemerdekaannya, terkelihatan ada pertentangan besar dalam tubuh pemerintah Belanda mengenai legalitas proklamasi RMS disebelah satu dan keinginan untuk mempertahankan Nieuw Guinea disebelah lain. Menteri Koloni van Maarseveen menyatakan dalam rapat kabinet bahwa’. Jika dalam soal Papua kami tidak berhasil mempertahankannya, beta usul untuk kami akui RMS.’ Pada achirnya Pemerintah Belanda memilih untuk lepas tangan dari RMS dan mempertahankan Nieuw Guinea dengan alasan: Nieuw Guinea sangat kaya tambang d.s.b. dan eksplotasinya akan membawa banyak keuntungan untuk ekonomi Belanda.

Ini berarti bahwa Kerajaan Belanda sebenarnya sempat mengkaui RMS atas dasar persetujuan-persetujuan yang mereka sendiri telah merundingkan dengan di Konperensi Meja Bundar, Renville dan Linganjati dan atas dasar hukum internasional. Disamping itu Kerajaan Belanda mempunyai kewajiban moril dan etis untuk akui RMS. Terlebih meningat kepada penjajahan kolonial oleh Belanda di Maluku yang berlangsung 350 tahun dan hubungan khusus yang telah tercipta oleh hubungan ini.

Keabsahan RMS
Dalam tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaannya RMS pernah ke Hakim Belanda tagal berbagai soal. Pada saat-saat itu keabsahannya tidak pernah dimempertanyakan oleh hakim.
Reaksi pengacara Negara Belanda: beliau mengemukakan bahwa hakim pada saat itu juga alpa dengan tidak mempertanyakan legalitas RMS. Melihat kepada situasi dan kondisi pada saat itu rupahnya tidak perlu dan menurut beliau tidak pernah ada pengakuan yang eksplisit mengenai keabasahan RMS. Beliau berpendapat bahwa pengakuan keabsahan RMS pada saat itu tidak pada tempatnya. Jadi menurut beliau RMS dalam tahun 2011 tidak bisa ada keabsahan yang masih berlaku sampai pada saat ini.
Dalam mempersiapkan naik banding ini maka Pemerintah RMS telah mendekati dua pakar hukum internasional. Pakar hukum yang pertama bernama dr. Noelle Higgins. Guru senior di Universitas Dublin di Irlandia. Pakar yang kedua bernama dr,. Eric de Brabandere, guru senior juga dari Universitas Leiden di Belanda.
Pemerintah RMS bermohon kepada mereka untuk memberikan pendapat mereka mengenai pertanyaan apakah RMS pada tahun 2011 masih tetap merupakan satu negara yang Sah dan apakah Pemerintah RMS merupakan perwakilannya yang Sah.
Maupun dr Higgins dan dr. De Brabandere menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara positif. Menurut kedua pakar hukum internasional ini maka ta dapat dibandingi bahwa RMS berada sebagai negara dan Pemerintah RMS di Perasingan adalah kekuasaan yang Sah dari RMS.

“Kedua pakar hukum internasional tidak faham soal-soal di tingkat nasional’
Kesimpulan-kesimpulan yang berdasar dari kedua pakar ini di menertawakan oleh pengacara negara Belanda. Beliau menyatakan bahwa kedua pakar hukum internasional ini adalah dua orang asing yang tidak cukup mengerti bahwa yang bukan segi hukum internasional yang penting dalam soal ini melainkan segi hukum nasional.

Hukum internasional
Dalam pandangan hukum internasional maka RMS memenuhi syarat-syrat yang mendasar apakah RMS harus dinilai sebagai satu negara, terlepas dari pertanyaan apakah negara ini diakui oleh negara-negara lain-lain. Jelas sekali bahwa dalam reaksinya Pemerintah Belanda menjauhkan diri dari diskusi tentang syarat-syarat ini dan apakah syarat-syarat ini berlaku untuk RMS.
Negara Belanda bertahan saja kepada pendapatnya bahwa Pemerintah RMS di pengasingan sudah tidak mempunyai kekuasaan effektif lagi dalam teritoriumnya sendiri, sedangkan Dr. Higgins dan dr. De Brabandera telah berpendapat bahwa tidak perlu bahwa hakim siapapun harus menilai status RMS. Pengakuan dari RMS oleh hakim tidak diperlu. Negara yang menurut hukum internasional sudah berada, tetap saja berada sebagai Negara.

‘Tidak miliki kekuasaan yang effektif’
Pengacara negara Belanda dalam pembelaannya berulang kali hadapkan ke hakim bahwa RMS pada saat ini tidak miliki kekuasaan effektif dalam daerahnya sendiri.
Dalam reaksinya maka Presiden RMS menyatakan dimuka hakim bahwa pembelaan dan alasan yang pengacara negara Belanda pakai mempunyai dampak yang sangat bahaya untuk ketertiban hukum internasional. Prinsip seperti ini merusakan ketertiban hukum internasional. Sebab ini berarti bahwa, setiap kali dalam mana satu negara yang besar dan kuat berhasil untuk rampok tanah dari negara yang lain seenak-enaknya dan bertahan puluhan tahun, maka perampokan ini setelah puluhan tahun ini harus dianggap sah oleh dunia internasional. Ini sangat bertentangan dengan artikel 2, jilid 4 dari Piagam PBB yang melarang semua negara untuk merampok tanah negara yang lain dengan kekerasan dan seenak-enaknya.
Dalam pembelaannya presiden RMS mr. J.G. Wattilete menyatakan kepada hakim bahwa: Menurut hukum internasional maka RMS adalah satu negara yang sementara diduduki oleh negara asing yang lain (= NKRI). Ciri terpenting dari satu Negara yang sementara diduduki secara ilegal oleh negara yang lain ialah bahwa Negara yang diduduki itu tidak bisa melaksanakan kekuasaan effektif lagi dalam teritoriumnya sendiri.
Jika penempatan ilegal oleh satu negara dari negara yang lain dengan sendirinya berarti bahwa negara yang diduduki itu berhenti dalam eksistensinya sebagai negara, maka ini berarti bahwa timbulnya kekacauan dalam ketertiban hukum internasional. Ini sangat bertentangan dengan artikel 2 jilid 4 dari Piagam PPB dan dengan semua prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum internasional.
Presiden Wattilete memberikan satu conto yang jelas sekali kepada hakim : ini berarti bahwa, dalam tahun-tahun 1940-45 waktu Nazi German menduduki kerajaan Belanda dan pemerintah Belanda melarikan diri kakikepala ke Inggris, kerajaan Belanda berhenti bereksis sebagai negara oleh karena tidak bisa melaksanakan kekuasaannya secara effektif dalam teritoriumnya. Semua orang bisa mengarti bahwa pendapat seperti ini tidak masuk akal samasekali. (disebelah lain: panglima tentara Belanda jendral Winkelman sudah menandatangani KAPITULASI kerajaan Belanda dan penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda secara resmi kepada Nazi German. Dalam hukum internasional ini sebenarnya berarti kerajaan Belanda sudah lepaskan kedaulatannya kedalam tangan musuh dan sudah melepaskan kekuasaan effektif atas teritoriumnya kepada musuh. Pemerintah RMS tidak pernah menandatangani kapitulasi kepada musuh kita dari Indonesia!)

Presiden RMS mr. J.G. Wattilete berpidato setelah proses naik banding dimuka gedung hakim kepada sekitar 300 anak-anak bangsa yang datang memberikan bantuan moril mereka.  (lihat video klik disini)

RMS hidup dan tetap tinggal hidup
Setelah proses naik banding Presiden RMS mr. J.G. Wattilete berpidato pendek kepada sekitar 300 anak-anak bangsa yang sementara menungguh diluar gedung hakim selama itu. Dalam pidatonya beliau menyatakan bahwa menurut pemerintah Belanda RMS sudah tidak eksis lagi. Kata-kata ini bikin para hadirin sangat marah. Presiden RMS berbicara tentang satu hari yang bersejarah dalam mana kami telah berdebat dan berbicara dimuka hakim tentang eksistensi RMS. “RMS hidup dan TETAP tinggal hidup’, katakannya. “Masa depan Negara RMS berada dalam tangan-tangan anak-anak bangsa Maluku sendiri di Maluku dan di negeri Belanda. Selama kami berpendapat bahwa RMS harus ada dan tetap berada, maka RMS TETAP EKSIS sebagai negara dan kami berjuang terus sampai titik penghabisan. Kami berjalan terus sebagai pemerintah RMS, bersama-sama dengan basudara semua di Tanah Air Maluku dan di negeri Belanda hingga tercapai cita-cita kami: Maluku yang merdeka dan berdaulat. Masa depan Maluku berada dalam tangan anak-anak Maluku sendiri. Mena !!! ”

Ditempatkan pada: 18-10-2011 08:42   Perubahan terakhir: 4-11-2011 15:31

Delen |
Go to top