Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Dasar dan tudjuan utama pemerintah RMS

 

Pemerintah darurat RMS waktu perajaan 60 tahun berdirinja RMS di Apeldoorn
dari kiri kekanan menteri ing ir. Edy Rahantoknam, menteri Trien Solisa, kepala negara mr. John Wattilete
dan wakil kepala negara drs. Willem Sopacua


Pemulihan kedaulatan
Tudjuan utama dari perdjuangan RMS jaitu memulihi kedaulatan Republik Maluku Selatan. RMS merupakan suata negara hukum demokratis dimana penduduknja dapat hidup bebas dan makmur atas dasar demokrasi lepas daripada latar belakang suku dan agama.
Fatsal 1 ajat 1 dari Undang-Undang Dasar sementara dari RMS (4 September 1950) berbunji seperti berikut:
“Republik Maluku Selatan merupakan suatu negara hukum jang merdeka dan berdaulat didasarkan atas asas-asas demokrasi”

Hak untuk menentukan nasib sendiri
Perdjuangan RMS merupakan suatu perdjuangan bangsa Maluku untuk mentjapaikan hak menentukan nasib sendiri, atas dasar fatsal 1 dari  Surat Keterangan Universal Hak-Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hak asasi manusia universal sesuai dengan ‘tuntutan dan desakan’ bangsa Maluku seperti ditjatat dalam teks proklamasi kemerdekaan RMS tertanggal 25 April 1950.

Tida disudahkan proses dekolonisasi
Pendjadjahan bangsa Maluku dan berdirinja RMS akibat langsung daripada tida disudahkan proses dekolonisasi. Negeri Belanda dan masjarakat dunia internasional tetap bertanggung djawab untuk menghabiskan proses dekolonisasi sesuai dengan keputusan-keputusan Konferensi Medja Bundar tertanggal 27 Desember 1949 dan undang-undang (internasional) jang lain. Masjarakat international, dan terutama negeri Belanda, tetap bertanggung djawab untuk mewudjudkan hak menentukan nasib sendiri oleh bangsa Maluku dan bangsa-bangsa lain di Indonesia.

Perdjuangan RMS merupakan tuntutan jang sjah dan mulia
RMS menjebar kebebasan dan kemakmuran untuk semua penduduk jang tinggal dalam petuanan Republik Maluku Selatan. Kebebasan dan kemakmuran sampai pada saat ini tida dialami dibawah pendjadjahan jang biadab dan kedjam dari penguasa-penguasa Indonesia. Oleh karena itu tjita-tjita untuk mewudjudkan RMS mulia adanja. Tuntutan dan desakan bangsa Maluku untuk merdeka memang sjah dan berkenaan dengan hukum internasional. Djadi tuntutan RMS sama sekali bukan separatisme seperti Indonesia katakan.

Untuk memulihi kedaulatan Republik Maluku Selatan maka pemerintah RMS berusaha di Maluku, di Indonesia, di Belanda dan didunia internasional atas dasar pembidjaksanaannja.

Delen |
Go to top