Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |
Zoeken:


Demo Atjeh in Stockholm op 1 mei 2014

Demo Atjeh in Stockholm op 1 mei 2014, internationale Dag van de Arbeid.

Geplaatst op: 4-5-2014 14:45   Laatst gewijzigd: 4-5-2014 14:49

» Lees volledige artikel



Atas Nama UNPO, Ketua Presidium ASNLF Berpidato Di Komite PBB (beritalima.com)

Laporan ASNLF dari Sidang ke-52 Komite PBB Di Jenewa, Swiss
Jenewa - Ketua Presidium ASNLF Ariffadhillah, hadir dalam pembukaan sidang ke-52 Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau CESCR (Committee on Economic, Social dan Cultural Rights), Senin (28/4), di Palais Wilson, kantor Komisi Tinggi PBB HAM atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Jenewa, Swiss.
 


Pada kesempatan itu, kehadiran Ariffadhillah dipercayai sebagai wakil resmi dari Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) yang berbicara atas nama tiga organisasi perjuangan kemerdekaan, Acheh-Sumatra National Liberation Front (Aceh), Republik Maluku Selatan (Maluku) dan Pemerintah Nasional Republik Papua Barat (Papua).
 
Sidang ke-52 tersebut berlangsung mulai 28 April sampai 23 Mei 2014, dimana komite ini khusus akan mengevaluasi Indonesia dan beberapa negara lain terkait perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di negaranya masing-masing.
 
Di depan Komite yang terdiri dari 18 perwakilan negara, diketuai oleh Mr. Kedzia dari Polandia, Ariffadhillah menyampaikan pengaduan terkait hal-hal ketimpangan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dialami oleh bangsa Aceh, Maluku dan Papua. Selaku wakil UNPO, ketua Presidium ASNLF yang bermukim di Jerman ini menggambarkan betapa terdiskriminasikannya bangsa Aceh, Maluku dan Papua, yang disertai paparan bukti dengan fakta konkrit.
 
Sebagai salah satu contoh, presentase rumah tangga dengan akses air bersih adalah sekitar 26% di Papua dan 28% di Aceh.  Fakta ini membuktikan sangat kecil perbandingannya dengan kisaran rata-rata di Indonesia pada tingkat 43%.
 
Contoh lain, pembukaan lahan secara besar-besaran (2,5 Juta hektar) di wilayah Papua, adalah suatu eksploitasi dengan pola diskriminasi struktural terhadap rakyat Papua dalam penempatan tenaga kerja dan hanya akan merugikan bangsa Papua.
 
Eksploitasi terhadap tanah masyarakat adat juga telah mengakibatkan perambahan hutan dan kerusakan lingkungan yang sangat serius, yang pada giliran nya juga berdampak pada kekurangan sumber air bersih, kelangkaan sumber makanan dan pencemaran lingkungan.
 
Sesuai dengan laporan UNICEF tahun 2012, akibat dari perambahan hutan, telah mengakibatkan kekurangan makanan, selanjutnya berpengaruh pada tingkat kematian anak yang sangat tinggi. Sebagai contoh, di Maluku Selatan tercatat tingkat kematian bayi sekitar 60 dari 1000 kelahiran. Angka ini sangatlah tinggi dibandingkan tingkat kematian bayi rata-rata di Indonesia sekitar 34 dari 1.000 kelahiran.
 
Terkait dengan berbagai ketimpangan ini, UNPO menyampaikan rekomendasi, agar hak-hak bangsa asli dihormati sebagaimana tertuang dalam konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
 
ASNLF tetap dalam komitmen untuk memperjuangkan eksistensi bangsa Aceh dalam segala aspek kehidupan di berbagai forum internasional dengan paradigma yang tegas dan jelas, bahwa kelangsungan hidup bangsa Aceh bukan hanya dalam aspek politik, tapi juga dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, lingkungan, bahasa dan lain-lain.  
***

Sumber

Geplaatst op: 4-5-2014 14:38   Laatst gewijzigd: 4-5-2014 14:44

» Lees volledige artikel



Ontwikkelingen Hari Proklamasi in Maluku

Ambon, 25 april 2014

Penangkapan Presiden Transis RMS oleh polisi NKRI di HUT 25 April 2014 di saat orasi damai dan di bawah ke Polda. Pada saat itu juga langsung jumpa pers antara pihak RMS, badan Ham PBB, NKRI, mulai pukul 12:00 - 1:00 waktu Maluku Selatan.


Ambon, 25 april 2014 - vlaghijsingen

Volgens verschillende bronnen werden de vlaggen al vannacht gehesen in o.a. kudamati en Air Salobar.

dia bilang su dari malam karena dong su kasi mati listrik di semua ambon sejak malam... jadi pagi bendera naik banyak... ada dengan balon udara juga... ada juga yang tulis di jalan raya juga.


Ambon, 25 april 2014 - Arrestaties op Ambon. Een aantal (geverifieerde) berichten uit Ambon.

Bericht 1, 03:43 uur (Nederlandse tijd).
Polisi sudah tangkap bp. Mon Saija bersama beberapa teman. Polisi juga sita bendera PBB & bendera RMS yg dong bawa.

Bericht 2, 06:18 uur (Nederlandse tijd)
Info saat ini, pa Simon Saiya dan kawana2nya su ditahan di polda, proses penangkapan di dpn greja rehobot. Ini samua rencana Tuhan, katong berdoa, krn mata dunia lg tertuju buat Maluku. salam juang. mena moeria....

Bericht 3, 06:50 uur (Nederlandse tijd).
Telah tertangkap 10 org simpatisan RMS:
1. Simon Saiya
2. Izack Leatemia
3. Buce Manuhutu
4. Frans Sinmiasa
5. Alex Karel
6. Aldo
7. Paul Krikoff
8. Niko Soisa
9. Ferdinan Patti
10. Ois Labobar
Dengan barang bukti:
- 7 bendera RMS
- 2 bendera PBB
- 1 bendera Israel
- 2 spanduk tulisan bhs Ingrris dan bhs Indonesia
- 6 buku panduan
Seluruh tersangka dgn barang bukti sdh diamankan pihak Kepolisian.

Bericht 4, 08:16 uur (Nederlandse tijd).
Skrng dlm Polda Maluku lg kaco, masyarakat Maluku tuntut bebaskan bapa Simon Saiya dan rekan2nya.


Ambon, 24 april 2014. Zwaarbewapende militairen bij Lapangan Merdeka.

Militairen hebben zich gepositioneerd bij Lapangan Merdeka, tegenover Lawamena Haulala Kazerne. De militairen staan tevens geposteerd aan de zij- en voorkant.

De foto is stiekem gemaakt met een mobiel. Een hogere resolutie was niet mogelijk, maar de foto spreekt voor zich.

Geplaatst op: 25-4-2014 07:19   Laatst gewijzigd: 25-4-2014 16:07

» Lees volledige artikel



Menhut: Aru Bukan untuk Perkebunan Tebu (pusaka.or.id)

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, Kepulauan Aru tak layak digunakan sebagai perkebunan tebu. Ia memastikan tak akan menandatangani persetujuan pelepasan ratusan ribu hektar hutan lindung setempat. Konsekuensinya, kebutuhan lahan bagi swasembada gula diarahkan ke lokasi lain.

 

”Jadi, Kepulauan Aru untuk perkebunan tebu dibatalkan,” kata Zulkifli, Jumat (11/4), menjawab Kompas tentang rencana eksploitasi 6 pulau di Kepulauan Aru sebagai perkebunan tebu.

Diberitakan, sejak 2010, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan izin prinsip, izin lokasi, dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan 480.000 ha bagi 28 perusahaan dalam satu grup korporasi. Hal itu diperkuat Gubernur Maluku yang juga mengeluarkan surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan pada Juli 2011 (Kompas, 18/4).

Investasi itu bagian dari Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Rencana itu diprotes aktivis lingkungan karena eksploitasi pulau kecil mengancam masa depan warga dan ekosistem unik setempat. Perkebunan tebu akan membuka hutan di pulau kecil di Pulau Wokam, Kobroor, Kola, Maikoor, Trangan, dan Koba.

Zulkifli mendapat banyak pesan singkat yang mendesak agar tak menandatangani pembukaan hutan lindung di Kepulauan Aru. Ia mengatakan, awalnya ia menyetujui ada kajian pembukaan hutan di Aru sebagai perkebunan tebu. Pertimbangannya, Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton gula setiap tahun.

Komoditas ini, kata dia, bisa dihasilkan di Indonesia. Untuk itu, diterjunkan tim pengkaji, dari 450.000 ha yang berpotensi sebagai kebun tebu, hanya 100.000 ha yang layak.

Namun, setelah diteliti, luasan 100.000 ha itu berada pada daerah lereng. ”Tidak mungkin dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Kini, pihaknya mencari wilayah lain, seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Namun, luasan hutan sangat minim sekitar 5.000 ha jika sekaligus dibangun industri gula.

Di Papua, kata Zulkifli, tanahnya cocok, tetapi terdapat hama yang belum ditemukan penangkalnya. Ia berusaha memanfaatkan lahan hutan di Jawa yang dikelola Perum Perhutani sebagai gantinya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim sepakat agar tak dilakukan eksploitasi pada ke-6 pulau kecil di Kepulauan Aru. ”Studi kami sebulan lalu di Pulau Kola (salah satu penyusun Kepulauan Aru), ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang masih sangat baik,” kata dia.

Luas hutan mangrove lebih dari 11.000 ha. Bahkan, ditemukan pohon mangrove setinggi 30 meter dan diameter 50 sentimeter yang menandakan usia tanaman sangat tua.

Ia mengatakan, sebagai pulau kecil, Kepulauan Aru butuh pendekatan dan penguatan masyarakat. Bukan menjadikan pulau itu sebagai lokasi mengeksploitasi lahan. (ICH)

Sumber

Geplaatst op: 16-4-2014 17:11   Laatst gewijzigd: 16-4-2014 17:22

» Lees volledige artikel



Brief aan onderwijsinstelling i.v.m. bijwonen Hari Proklamasi

Op 25 april 2014 a.s. vindt in Apeldoorn de viering van onze Hari Proklamasi plaats.

Voor de leerplichtigen onder ons die deze dag graag bij willen wonen, hebben wij een brief verzorgd waarmee een vrije dag kan worden aangevraagd.Voor de volledigheid hebben wij eveneens de uitnodiging voor de viering ter download beschikbaar gesteld.
 
Wij hopen u op 25 april 2014 in grote getale te mogen begroeten.

Met nationale groet,

MENA MURIA


» Download

» Download

 

Geplaatst op: 14-4-2014 23:50   Laatst gewijzigd: 14-4-2014 23:53

» Lees volledige artikel




<< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Volgende >>
Delen |
Go to top