[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Oleh: mr. J.G. Wattilete (SH)<\/p>\n
Amsterdam – 26 Juni 2026<\/p>\n
Pada Minggu, 21 Juni 2026, Rotterdam menjadi saksi sebuah peristiwa yang selama bertahun-tahun nyaris tak pernah terbayangkan. Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, atas nama pemerintahnya, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Maluku atas cara para prajurit KNIL asal Maluku beserta keluarga mereka diperlakukan setelah tiba di Belanda pada 1951.<\/p>\n
Ia berbicara tentang pemecatan yang tidak manusiawi, penempatan di kamp-kamp yang tidak layak, puluhan tahun kebungkaman negara, serta luka sejarah yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” src=”https:\/\/www.republikmalukuselatan.nl\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-26-at-19.32.41.jpeg” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Pada peringatan nasional yang sama, saya hadir dan berbicara sebagai Presiden Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan. Kehadiran Perdana Menteri Belanda dan Presiden RMS dalam satu panggung peringatan merupakan sebuah momen yang memiliki makna politik dan historis yang tidak kecil.<\/p>\n
Harus diakui, Rob Jetten menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Maluku, bukan kepada Pemerintah RMS. Namun, jika perhatian hanya berhenti pada fakta itu, kita akan kehilangan makna yang lebih besar.<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” src=”https:\/\/www.republikmalukuselatan.nl\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-26-at-19.33.46.jpeg” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Yang sesungguhnya terjadi adalah ruang baru mulai terbuka.<\/p>\n
Dalam forum tersebut, RMS hadir secara terbuka dan diakui keberadaannya sebagai bagian dari sejarah yang tidak bisa lagi diabaikan. Saya berbicara mengenai Proklamasi 25 April 1950, hak menentukan nasib sendiri, tanggung jawab historis Belanda, hingga nasib Presiden Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil.<\/p>\n
Ini memang belum merupakan kemenangan.<\/p>\n
Namun, setiap perjuangan selalu dimulai dari terbukanya ruang dialog. Dan ruang yang telah terbuka tidak boleh dibiarkan kembali tertutup.<\/p>\n
Permohonan maaf pemerintah Belanda terutama menyangkut perlakuan terhadap generasi pertama masyarakat Maluku di Belanda. Pengakuan tersebut memang penting dan sudah terlalu lama tertunda.<\/p>\n
Namun sejarah bangsa Maluku tidak dimulai di Rotterdam.<\/p>\n
Sejarah itu bermula di Maluku.<\/p>\n
Para prajurit KNIL asal Maluku tidak datang ke Belanda sebagai imigran yang memilih meninggalkan tanah airnya. Mereka dipindahkan secara paksa setelah pergolakan politik dan militer yang menyusul pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS).<\/p>\n
Struktur federal yang sebelumnya disepakati dibongkar. Maluku Selatan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk secara bebas menentukan masa depan politiknya sendiri.<\/p>\n
Pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan di Ambon. Tidak lama kemudian, wilayah tersebut diduduki melalui operasi militer Indonesia.<\/p>\n
Dari sudut pandang RMS, peristiwa tersebut merupakan pendudukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.<\/p>\n
Hingga kini, Pemerintah Indonesia tetap menyebut RMS sebagai gerakan separatis.<\/p>\n
Bagi kami, penyebutan itu tidak sesuai dengan konteks sejarah.<\/p>\n
Istilah “separatis” mengandung makna seolah-olah Maluku pernah secara sukarela menjadi bagian dari sebuah negara kesatuan Indonesia yang sudah mapan, lalu berusaha memisahkan diri.<\/p>\n
Padahal pada 25 April 1950 negara kesatuan itu sendiri belum terbentuk sebagaimana kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1950.<\/p>\n
Yang terjadi justru adalah pembongkaran struktur federal yang telah disepakati sebelumnya.<\/p>\n
Karena itu, dari perspektif sejarah RMS, bukan sekelompok orang yang berusaha memecah negara yang telah berdiri, melainkan sebuah bangsa yang menyatakan kehendaknya sendiri mengenai masa depan politiknya, sebelum akhirnya ditempatkan di bawah kekuasaan lain melalui kekuatan militer.<\/p>\n
Pandangan ini tentu masih menjadi perdebatan.<\/p>\n
Namun justru karena itulah diperlukan penelitian sejarah yang sungguh-sungguh independen.<\/p>\n
Sampai hari ini belum pernah ada pengujian menyeluruh oleh lembaga internasional yang independen, termasuk Mahkamah Internasional di Den Haag, mengenai status hukum berbagai peristiwa yang terjadi pada 1949\u20131950.<\/p>\n
Perjanjian-perjanjian penyerahan kedaulatan, pembentukan Negara Indonesia Timur, pembubaran struktur federal, hingga peristiwa 25 April 1950 layak ditelaah kembali secara terbuka, tanpa prasangka politik.<\/p>\n
Kebenaran sejarah seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang menang dalam konflik.<\/p>\n
Kebenaran harus diuji melalui penelitian yang jujur.<\/p>\n
Hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional.<\/p>\n
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui prinsip tersebut.<\/p>\n
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menegaskan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan status politiknya sendiri dan mengatur pembangunan ekonomi, sosial, serta budayanya.<\/p>\n
Hak itu tidak kehilangan maknanya hanya karena waktu telah berlalu.<\/p>\n
Hak menentukan nasib sendiri tidak mengenal kedaluwarsa.<\/p>\n
Karena itu, mosi yang diinisiasi anggota parlemen Belanda Don Ceder bersama sejumlah anggota parlemen lainnya patut diapresiasi.<\/p>\n
Mosi tersebut meminta penelitian independen mengenai sejarah masyarakat Maluku di Belanda selama 75 tahun, dampak yang masih dirasakan hingga kini, serta peran Negara Belanda dalam keseluruhan proses tersebut.<\/p>\n
Yang lebih penting lagi, penelitian itu juga membuka kemungkinan untuk mengkaji kembali proses dekolonisasi dan berbagai keputusan politik yang melatarbelakangi perpindahan masyarakat Maluku ke Belanda.<\/p>\n
Namun penelitian itu tidak boleh berhenti pada tahun 1951.<\/p>\n
Ia harus kembali ke akar persoalan, yakni tahun 1949 dan 1950.<\/p>\n
Tanpa memahami pembentukan Negara Indonesia Timur, pembongkaran Republik Indonesia Serikat, serta lahirnya Proklamasi RMS, sejarah masyarakat Maluku di Belanda tidak akan pernah dipahami secara utuh.<\/p>\n
Persoalan ini juga bukan sekadar mengenai masa lalu.<\/p>\n
Persoalan ini adalah tentang masa depan rakyat Maluku hari ini.<\/p>\n
Maluku merupakan wilayah yang kaya.<\/p>\n
Lautnya menyimpan potensi perikanan yang luar biasa.<\/p>\n
Tanahnya kaya sumber daya alam.<\/p>\n
Di wilayah selatannya terdapat Blok Masela dengan cadangan gas yang memiliki nilai strategis dunia.<\/p>\n
Posisi geografis Maluku berada di jalur penting Indo-Pasifik yang kini menjadi pusat perhatian geopolitik global.<\/p>\n
Namun kenyataannya, sebagian besar keputusan strategis mengenai pengelolaan kekayaan tersebut diambil di luar Maluku.<\/p>\n
Investasi besar, pengolahan sumber daya, hingga kebijakan ekonomi utama lebih banyak ditentukan dari luar daerah.<\/p>\n
Kekayaan berada di tanah Maluku.<\/p>\n
Tetapi kewenangan untuk menentukan pemanfaatannya justru berada di tempat lain.<\/p>\n
Akibatnya, terlalu banyak masyarakat Maluku yang masih hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian.<\/p>\n
Anak-anak muda menghadapi keterbatasan pendidikan dan lapangan kerja.<\/p>\n
Maluku sesungguhnya bukan miskin sumber daya.<\/p>\n
Maluku miskin kewenangan.<\/p>\n
Karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan tanah, laut, dan kekayaan Maluku akan semakin penting pada masa mendatang.<\/p>\n
Bangsa Maluku harus menjadi pihak pertama yang menikmati hasil tanah dan lautnya sendiri.<\/p>\n
Tidak ada negara yang menjadi lebih kuat dengan membungkam pertanyaan damai mengenai sejarah dan hak menentukan nasib sendiri.<\/p>\n
Sebaliknya, negara yang yakin pada legitimasi sejarah dan hukumnya semestinya tidak takut terhadap penelitian yang terbuka.<\/p>\n
Karena itu, kepada Pemerintah Indonesia saya ingin menyampaikan satu hal.<\/p>\n
Jangan takut pada kebenaran.<\/p>\n
RMS tetap memilih jalan damai.<\/p>\n
Kami percaya pada demokrasi, dialog, dan hukum internasional.<\/p>\n
Karena itu, kami menyerukan agar sejarah, status RMS, dan persoalan hak menentukan nasib sendiri bangsa Maluku dapat dikaji melalui mekanisme internasional yang independen, termasuk apabila diperlukan melalui Mahkamah Internasional di Den Haag.<\/p>\n
Jika semua pihak benar-benar yakin pada dasar sejarah dan hukumnya masing-masing, maka tidak ada alasan untuk menolak pengujian yang independen.<\/p>\n
Kepada saudara-saudari sebangsa di Maluku, saya ingin mengatakan bahwa masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh sejarah, tetapi juga oleh kemampuan kita mempersatukan diri.<\/p>\n
Selama lebih dari tujuh dekade, hubungan Maluku dan Belanda telah membentuk ikatan yang kuat.<\/p>\n
Puluhan ribu orang Maluku kini tinggal di Belanda.<\/p>\n
Hampir setiap negeri di Maluku memiliki keluarga di sana.<\/p>\n
Ikatan itu hidup dalam budaya, olahraga, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari.<\/p>\n
Kita bangga melihat putra-putra berdarah Maluku seperti Sonny Silooy, Simon Tahamata, Giovanni van Bronckhorst, maupun Tijjani Reijnders tampil di panggung sepak bola dunia.<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” src=”https:\/\/www.republikmalukuselatan.nl\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-26-at-19.57.32a.jpeg” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Namun ironinya, Ambon sendiri masih kekurangan lapangan sepak bola yang layak, apalagi stadion yang mampu menjadi tempat berkembangnya bakat generasi muda.<\/p>\n
Padahal luas Cura\u00e7ao lebih kecil daripada Pulau Ambon.<\/p>\n
Namun Cura\u00e7ao mampu tampil di Piala Dunia 2026.<\/p>\n
Hal itu membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan apakah sebuah bangsa mampu berdiri di panggung internasional.<\/p>\n
Yang menentukan adalah tekad, persatuan, dan kesempatan.<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” src=”https:\/\/www.republikmalukuselatan.nl\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/WhatsApp-Image-2026-06-26-at-19.57.32.jpeg” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.27.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Saya membayangkan suatu hari nanti Ambon tidak lagi hanya berwarna oranye ketika Piala Dunia berlangsung.<\/p>\n
Akan tiba saatnya warna merah, hijau, putih, dan biru berkibar sebagai simbol identitas bangsa sendiri.<\/p>\n
Generasi muda Maluku akan bermain untuk tanah air mereka sendiri, mengenakan seragam bangsanya sendiri, dan menyanyikan lagu “Maluku Tanah Airku.”<\/p>\n
Masa depan itu tentu tidak akan datang dengan sendirinya.<\/p>\n
Ia menuntut persatuan.<\/p>\n
Ia menuntut keberanian.<\/p>\n
Ia menuntut pengetahuan akan sejarah.<\/p>\n
Dan ia menuntut keyakinan bahwa masa depan Maluku tidak boleh lagi ditentukan oleh pihak lain.<\/p>\n
Pada 25 April 1950, sejarah mencatat sebuah babak baru.<\/p>\n
Pada 21 Juni 2026, di Rotterdam, lembaran baru kembali ditambahkan.<\/p>\n
Belanda telah mengakui sebagian dari ketidakadilan yang dialami masyarakat Maluku generasi pertama.<\/p>\n
Namun perjuangan damai bangsa Maluku tidak dimulai pada 1951 dan tidak akan berakhir di sana.<\/p>\n
Perjuangan itu akan terus berjalan selama masih ada keyakinan bahwa setiap bangsa berhak menentukan masa depannya sendiri secara bebas, damai, dan bermartabat.<\/p>\n
Ale dan beta menentukan masa depan Maluku.<\/p>\n
J.G. (John) Wattilete, SH.<\/p>\n
Penulis adalah Presiden Pemerintah Republik Maluku Selatan dalam Pengasingan<\/em><\/p>\n <\/p>\n Hak Publikasi:\u00a0Penulis memberikan izin kepada media massa, media digital, organisasi, komunitas, akademisi, serta konten kreator untuk mengutip atau mempublikasikan ulang tulisan ini dengan tetap mencantumkan nama penulis dan menjaga integritas isi tulisan.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: mr. J.G. Wattilete (SH) Amsterdam – 26 Juni 2026 Pada Minggu, 21 Juni 2026, Rotterdam menjadi saksi sebuah peristiwa yang selama bertahun-tahun nyaris tak pernah terbayangkan. Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, atas nama pemerintahnya, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Maluku atas cara para prajurit KNIL asal Maluku beserta keluarga mereka diperlakukan setelah tiba di […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":8181,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-8178","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized-id"],"yoast_head":"\n